Head

Artikel Opini
Editorial
Hiburan
Hukum
Jokowi
Leader Opinion
Liputan Khusus
Politik
Presiden RI
Profile
Seni dan Budaya
Wawancara Khusus

Translate

Presiden Perempuan 2024 - 2029

Ilustrasi gambar: Mihardo Saputro

Penulis: dr. Merphin Panjaitan, M.Si.

Kita telah mencapai banyak kemajuan di bidang politik sejak Reformasi yang berlangsung pada masa Presiden Habibie. Reformasi Politik telah mempunyai dasar yang jelas dalam UUD 1945, yang dari tahun 1999 sampai dengan 2002 telah mengalami empat kali perubahan, dan telah membawa banyak kemajuan dibidang politik, antara lain: Konstitusi menjamin pemenuhan martabat manusia serta hak-hak politik dan kebebasan sipil; pemilihan umum yang adil, bebas dan demokratis; Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan semua anggota Legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Umum; militer mundur dari olitik; dan masa jabatan Presiden dibatasi.
Indonesia adalah negara-bangsa yang demokratis. Kebebasan berpendapat, HAM, supremasi hukum dan sistem politik checks and balances telah dimeteraikan. Ditinjau dari perspektif peradaban, revolusi politik di Indonesia telah berhasil mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka; yang mendirikan dan menyelenggarakan suatu negara kebangsaan, yaitu Republik Indonesia yang demokrasi, damai dan stabil; dan kemajuan ini adalah suatu prestasi besar yang belum dapat diwujudkan oleh banyak bangsa di bumi ini.
Sayangnya, pola pikir dan perilaku kita masih terbelakang; kita lebih mengedepankan status ketimbang prestasi; kita sering lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok, dan akibatnya sering melupakan kepentingan bersama, sebagai suatu bangsa merdeka yang memilih hidup bersama dalam negara Republik Indonesia. Status sosial adalah segala-galanya, prestasi kerja kurang dihargai. Pangkat dan jabatan; gelar akademik dan gelar lainnya; serta rumah, kendaraan dan harta benda lainnya dijadikan simbol status.
Walaupun Jakarta telah dikepung oleh kemacetan lalulintas, keluar rumah harus dengan mobil pribadi, karena mobil pribadi bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga berfungsi sebagai simbol status. Gelar pendidikan dipajang berderet-deret, tetapi pada waktu yang sama prestasi kerja dianggap tidak penting. Jabatan politik diburu, kalau perlu dengan menuang banyak uang. Dan kalau sudah didapat tidak digunakan untuk melayani rakyat, tetapi digunakan untuk menumpuk kekayaan yang kemudian akan digunakan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Jabatan bukan untuk kebaikan bersama, tetapi untuk meningkatkan statusnya.



Emosi dipupuk dan rasio dikubur dalam-dalam; dalam interaksi dengan warga masyarakat yang berbeda, terutama yang berbeda agama, kebencian dan permusuhan dikobarkan; persaudaraan kebangsaaan Indonesia dilupakan. Kita lupa memperkuat daya saing nasional; dan juga sering lupa dengan kehormatan bangsa.
Kondisi ini menjadi ancaman bagi keberadaan Indonesia, dan oleh karena itu harus segera di atasi.
Persaudaraan kebangsaan Indonesia sedang terkoyak, dan kita harus segera merajutnya kembali. Persudaraan kebangsaan Indonesia bukan suatu yang terjadi dengan tiba-tiba, tetapi hasil dari perjalanan hidup bersama, dalam waktu yang panjang. Proses ini berlangsung ribuan tahun, sejak bertumbuhnya kehidupan keluarga-keluarga manusia, berkembang tahap demi tahap dan masuk ke dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Persaudaraan ini harus terus dipupuk dengan selalu mengedepankan kebaikan bersama. Penderitaan seseorang dirasakan yang lain, dan kemudian bersama-sama mengatasinya.
Nilai persaudaraan bertolak dari pengakuan bahwa semua manusia bersaudara, dan diwujudkan dalam sikap: “semua bertanggung jawab untuk semua”. Semua warga dapat berbagi rasa dan berbagi beban, berbagi suka dan berbagi duka; dan tolong menolong adalah penerapan nilai persaudaraan yang paling mudah dan manusiawi. Persaudaraan kebangsaan Indonesia adalah perkembangan lebih lanjut dari persaudaraan yang dalam keluarga, kemudian masuk ke dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara. Persaudaran kebangsaaan Indonesia bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, tetapi hasil dari perjalanan hidup bersama yang panjang, yang terus dipupuk dengan selalu mengedepankan kebaikan bersama.
Sekarang ini, kita menghadapi dua masalah berat, yang harus ditanggulangi segera, yaitu: pertama, maraknya kebencian dan permusuhan di antara berbagai kelompok masyarakat; dan kedua, angka pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat tinggi. Pilpres 2019 yang lalu memperlihatkan interaksi masyarakat yang berbeda pilihan Presiden penuh kebencian dan permusuhan; dan sikap seperti ini, kalau tidak segera diperbaiki akan membahayakan keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Kita harus menghentikan kebencian dan permusuhan di antara berbagai kelompok masyarakat, dan menggantikannya dengan toleransi, dialog yang setara, dan hidup rukun; mampu mandiri dan memperkuat daya saing nasional di pasar global; mampu mengatasi permasalahan bangsa yang menghadang, antara lain pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Pertumbuhan penduduk Indonesia terlalu tinggi, dan kondisi ini menjadi penghalang besar bagi kemajuan kita; dan di kemudian hari nanti, akan berubah menjadi bencana sosial dan bencana alam yang sangat sulit ditanggulangi. Di era modern ini, pertumbuhan penduduk Indonesia sangat cepat. Pada tahun 1930 penduduk Indonesia sekitar 60 juta, 1960: 87,79 juta, 1970: 114,8 juta, 1980: 147,5 juta, 1990: 181,4 juta, 2000: 211,5 juta, 2010: 242,5 juta, dan pada 2017: 264 juta. Sebagai perbandingan, penduduk Amerika Serikat tahun 1960: 187,7 juta, 1970: 205,1 juta, 1980: 226,5 juta, 1990: 250,1 juta, 2000: 282,2 juta, 2010:309,3 juta, dan 2017: 325,7 juta. Pertumbuhan penduduk Rusia sangat lambat, dan beberapa tahun terakhir ini telah stabil, tahun 1960: 119,9 juta, 1970: 130,4 juta, 1980: 139 juta, 1990: 148,3 juta, 2000: 146,6 juta, 2010:142,8 juta, dan tahun 2017: 144,5 juta. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang sangat tinggi ini, harus segera dikendalikan, Kalau ke depan ini, pertumbuhan penduduk Indonesia masih seperti sekarang ini, yaitu di sekitar 1,5 % per tahun, pada tahun 2070 penduduk Indonesia akan meningkat menjadi dua kali lipat dari sekarang, yakni sekitar 540 juta jiwa.
Menghadapi dua permasalahan besar ini, saya menawarkan gagasan seperti ini. Sejak sekarang, ke masa depan nanti, peranan dan karir perempuan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan ditingkatkan dengan cepat, hingga dalam 10 tahun, posisi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan menjadi seimbang; perempuan dan laki-laki berbagi pekerjaan dan jabatan dalam negara dan masyarakat, serta dalam kehidupan keluarga. Dengan semakin berperannya perempuan dalam lembaga negara dan masyarakat, diharapkan kebencian dan permusuhan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan akan sangat berkurang, dan kondisi ini kondusif bagi peningkatan kinerja dan produktifitas masyarakat dan negara. Dan yang lebih penting, banyaknya perempuan yang kerja, berkarir dan berperan di dalam masyarakat dan lembaga negara, akan menurunkan angka kelahiran, dan dengan demikian akan menurunkan angka pertumbuhan penduduk, yang dalam waktu cpat dapat mencapai angka pertumbuhan nol. Kita bisa berharap, pada tahun 2070 jumlah penduduk Indonesia bertahan di sekitar 350 sd 400 juta, dan pada tahun 2120 bertahan di sekitar 500 juta dengan angka pertumbuhan nol. Sehubungan dengan pemikiran ini, saya pikir akan lebih baik kalau jumlah menteri perempuan dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo ditingkatkan jumlahnya menjadi sekitar 50 %; dan dalam Pilpres 2024 nanti, seorang calon Presiden perempuan terpilih manjadi Presiden.

***

* Penulis adalah Penasehat Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI)

Dilihat 0 kali

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Wikipedia

Search results

Start typing and press Enter to search