Head

Artikel Opini
Editorial
Hiburan
Hukum
Jokowi
Leader Opinion
Liputan Khusus
Politik
Presiden RI
Profile
Seni dan Budaya
Wawancara Khusus

Translate

Tokoh Pendidik yang Dipenjarakan: Potret Ketidakadilan dan Kriminalisasi Terhadap Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th.

Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th. (Foto Retouch: Mihardo Saputro)


Penulis: Samuel L.T, S.Pd, SH,MAP.


Salah satu issu Hukum, Pendidikan dan Agama yang dikerjakan oleh “Lembaga Pendamping Pembangunan Nasional”, adalah kasus hukum yang di alami oleh Tokoh Pendidikan sekaligus Tokoh Agama Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th.

Dari hasil kajian dan penelusuran kami atas kasus yang dialami oleh beliau dan STT SETIA, maka ada beberapa point yang kami rangkumkan sebagai berikut:



1.     STT Arastamar (SETIA) Jakarta berdiri sejak 1987 dengan program studi Teologia dan Pendidikan Agama Kristen (PAK/Guru Agama). Kampus STT Setia sudah memilki 21 cabang di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah terisolasi dan terpencil seperti, Daerah Papua, NTT, Kalimantan, Nias, serta daerah Sulawesi. Jumlah mahasiswa STT SETIA sebelum ditimpa masalah adalah 1.000 lebih, mereka tinggal di Asrama tanpa dipungut biaya sepersen pun dan bahkan Gratis untuk Kuliahnya serta tidak pernah ada biaya atau bantuan dari Pemerintah.
2.    Para Alumni dari STT SETIA sudah banyak bahkan tidak kurang dari 7.000 lulusan yang mengabdi pada Negara dengan status Aparatur Sipil Negara, guru swasta/yayasan, penginjil, pendeta/gembala, dan juga ada yang menjadi anggota dewan di daerah kabupaten dan provinsi.
3.   Lulusan STT SETIA paling banyak terserap menjadi guru-guru honorer, guru-guru kontrak, guru-guru yayasan, dan tidak sedikit yang sudah terangkat menjadi guru-guru ASN di daerah-daerah terpencil dan pedalaman demi membantu negara mengentaskan masyarakatknya dari buta huruf, buta tulis, buta hitung, dan buta rohani.
4.   Dari para lulusan jurusan PAK yang banyak mengajar di daerah terpencil dan menemukan kenyataan bahwa banyak sekolah di daerah tersebut yang tidak mempunyai guru terutama guru-guru umum seperti guru PGSD. Untuk itu berusaha menjawab kenyataan tersebut, pada Maret 2003 STT SETIA menambahkan program Pendidikan Guru SD kepada lulusan PAK. Peserta didik PGSD seluruhnya adalah mahasiswa PAK. Tidak ada penerimaan khusus untuk kelas PGSD. Pendidikan dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga kepesertaan didik PGSD diberikan ijazah/sertifikat. Pada waktu itu masih dikenal ijazah lokal (internal).
5.   Bulan Juli 2003 UU Sisdiknas diundangkan dengan memberikan kemudahan perizinan bagi lembaga pendidikan formal yang sudah berdiri sebelum UU Sisdiknas diundangkan, yaitu pada pasal 73 UU Sisdiknas, yang berbunyi: “Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.”
6.     Dilaporkan pidana bahwa tahun 2008-2009 telah menerbitkan ijazah tanpa hak yang melanggar pasal 67 ayat 1 UU Sisdiknas. Namun laporan tersebut tidak mendasar karena ada izin Jurusan/Prodi PAK dari Kementerian Agama, di dalamnya juga dimasukkan unsur pendidikan umum. Sementara pendapat dari kementerian Ristekdikti melalui serangkaian pemeriksaan serta visitasi kampus, pada tanggal 18 Agustus 2011 mengatakan bahwa ini tidak ada masalah hukum cukup diselesaikan dengan administrasi, dibuktikan dengan surat keterangan DIKTI Surat nomor 893/C/KL/2017 tanggal 23 Maret 2017 dan diberikannya Izin STKIP kepada Yayasan SETIA (YBSI).
7.   Bahwa Proses hukum Pidananya tetap berlanjut di Pengadilan Negri Tangerang dan telah mengadili melalui putusan nomor: 2153/Pid.B/2015/PN.T.ng pada tanggal 08 Agustus 2016 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dalam hal ini Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga dinyatakan Bebas.
8.   Seiring dengan berjalannya waktu Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th., dan Ibu Ibu Erna Simbolon kembali dilaporkan pada Pengadilan Negri Jakarta Timur dengan pokok Perkara yang sama dan dijatuhkan Vonis 7 tahun dengan status Tahanan Kota.
9.     Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur seharusnya tidak dapat mengadili Perkara aquo karena terhadap materi perkara aquo telah pernah di adili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dan lebih di perkuat oleh Putusan Mahkamah Agung sehingga seharusnya Penghadilan Negeri Jakarta Timur menolak memutuskan perkara tersebut dengan alasan Ne Bis in Idem sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang menerangkan bahwa Pemberian jaminan perlindungan hukum bagi seseorang agar dia tidak dituntut secara berulang-ulang oleh penegak hukum karena hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945.
10.  Pada bulan oktober 2018, Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th. melakukan banding ke Mahkamah Agung dan Tanggal 13 Februari 2019 dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan nomor Registrasi : 3319K/PID.SUS/2018.
11. Dan pada hari jumat tgl 2 september 2019, Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th. dieksekusi oleh kejaksaan Negri Jakarta Timur ke Lapas Cipinang.
12. Selanjutnya pada Tanggal 07 Oktober 2019, sidang Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor Perkara Pidana Peninjauan Kembali 04/Pid/PK/2019/PN Jaktim.

KESIMPULAN AKHIR
Sebagai kesimpulan akhir bahwa tuduhan Ijazah Palsu yang dialamatkan kepada Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th., adalah bentuk Kriminalisasi Hukum dan ketidakadilah hukum bagi seorang pejuang pendidikan anak desa dan telah terbukti 30 an tahun mengadopsi ribuan anak-anak desa dan menstudikan mereka sampai lulus sarjana dengan biaya kuliah gratis.
Seharusnya pemerintah melalui perangkat-perangkatnya memberikan penghargaan kepada Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th., karena jasa-jasanya mendidik dan mengangkat derajat hidup ribuan anak-anak dari desa selama 30 an tahun namun apa yang diterima malah divonis 7 tahun lebih dari pada seorang kriminal teroris. Suatu ketidakadilan hukum menimpanya.
Demikianlah Ringkasan Singkat ini kami buat mengenai kasus ketidakadilan dan kriminalisasi terhadap Pendiri STT SETIA, Pdt. Dr. Matheus Mangentang, M.Th., semoga dapat diperhatikan dan dibantu untuk penegakkan kebenaran dan Keadilan di negeri yang kita cintai bersama ini.
***
*Penulis adalah Ketua Umum Lembaga Pendamping Pembangunan Nasional


Dilihat 0 kali

No comments:

Post a Comment

Wikipedia

Search results

Start typing and press Enter to search