Head

Artikel Opini
Editorial
Hiburan
Hukum
Jokowi
Leader Opinion
Liputan Khusus
Politik
Presiden RI
Profile
Seni dan Budaya
Wawancara Khusus

Translate

Pendidikan Jangan Jadi 'Penjara' dalam Membangun Warga Negara

Konsultan Pendidikan Sururi Aziz saat memaparkan materinya dalam Acara Fokus Diskusi Kelompok (FDK) yang mengusung tema “Pendidikan Sebagai Penjara Dalam Membangun Warga Negara Unggul’ di Apartemen Sultan, Jakarta. (Foto: Gabriel Hartanto)  

Penulis: Mihardo Saputro

JAKARTA, suaraumat.com Acara Fokus Diskusi Kelompok (FDK) yang mengusung tema “Pendidikan Sebagai 'Penjara' Dalam Membangun Warga Negara Unggul’ diwarnai dengan kritikan tentang kurikulum 2013 oleh Konsultan Pendidikan Sururi Aziz di Apartemen Sultan, Jakarta.

Menjadi pemateri pertama, Sururi Aziz mengawali pembahasannya dengan memaparkan dasar hukum dari kurikulum 2013.

“Berbicara mengenai kurikulum, tentu kita memulai dari dasar hukumnya. Ketika undang-undang Sisdiknas tahun 2003 disahkan, maka tahun 2004 munculah kurikulum berbasis kompetensi. Dalam masa uji coba, yang naskahnya belum sampai ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional Indonesia saat itu, Pak Bambang Sudibyo, kemudian ditetapkan dan diubah namanya menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan,” tuturnya.

Berdasarkan dasar hukum pada Bab X tentang Kurikulum di Undang-Undang Sisdiknas Pasal 36 ayat 2 yang berbunyi: kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah dan peserta didik, oleh karena itu tahun 2006 kurikulum yang ditetapkan dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diharapkan kurikulum itu memiliki ciri khas masing-masing.

“Jika kita melihat dasar hukum di atas, seharusnya setiap  daerah bisa memunculkan ciri khasnya masing-masing. Namun faktanya, yang berbeda hanya covernya saja,” tambah Sururi.

Kemudian dilakukanlah evaluasi-evaluasi sehingga lahirlah kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh Pak Menteri Mohammad Nuh.

“Ketika itu, delapan bulan menjelang akhir masa jabatan beliau, kurikulum tahun 2013 baru diuji coba dan belum ada satu semester, mungkin karena Pak Menteri ingin meninggalkan jejak baik, beliau membuat surat edaran bahwa kurikulum 2013 wajib bagi seluruh sekolah memberlakukannya, padahal kurikulum 2013 baru diuji coba di hanya 5% jumlah sekolah di Indonesia, jadi itu belum ada hasil evaluasinya,” jelas Sururi.

Kemudian kementrian pendidikan membentuk tim evaluasi kurikulum, evaluasi ini terkait dengan muatan kurikulum dan implementasinya. Terkait dengan muatan kurikulum, karena di Undang-Undang Sisdiknas itu ada turunannya, saat itu yang ada adalah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang belakangan hari, tahun 2015 diubah menjadi PP No.13 tentang Standar Nasional Pendidikan.


“Di dalam Standar Nasional Pendidikan itulah terdapat struktur dan muatan kurikulum yang intinya ada empat hal; standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar  proses dan juga standar evaluasi. Ini kami lihat secara keseluruhan dan ternyata, jika melihat amanah Undang-Undang Sisdiknasnya, yang menginginkan diversifikasi, pada faktanya adalah kurikulum itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, tidak ada ruang untuk diversifikasi, semuanya sama,” lanjut Sururi.

Masih menurut Sururi, terkait dengan standar kompetensi kelulusan, baik SD, SMP, SMA, SMK itu SKLnya sama, kenapa? karena SKLnya diambil dari standar isi dan apa yang sudah dipelajari, itulah yang kemudian dijadikan SKL, padahal kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan sangat kaya.

“Indonesia adalah negara maritim, namun tidak ada ciri khas kurikulum kemaritiman di situ. Indonesia adalah negara agraris, tetapi kalo dibuka lagi dalam standar isinya, yang membicarakan secara detail tentang agraris, walaupun ada tapi sedikit. Jadi kita lihat, dari semua mata pelajaran itu tidak memunculkan diversifikasi yang dilihat dari kondisi ke Indonesiaan, termasuk kondisi sosial masyarakat Indonesia yang memiliki beragam budaya,” kata Sururi.

Memang di dalam kurikulum 2013 sempat dibuat kriteria, seperti kategori A, yaitu  kurikulum nasional, kemudian kelompok B yang kurikulumnya boleh diberi muatan kedaerahan, contohnya pendidikan jasmanai (Olah Raga), kemudian seni budaya dan prakarya, tapi prakteknya buku-buku panduannya tetap sama, sehingga tidak memunculkan budaya dari masing-masing daerah.

“Jadi kalo kita bicara mengenai diversifikasi, sampai sekarangpun itu belum muncul,“ tandas Sururi.

Trakhir, evaluasi kurikulum 2013 di tahun 2017. Walaupun itu sudah diperbaiki, tapi perbaikan-perbaikan ini lebih kepada ‘tambal sulam’.

“Ketika tahun 2013 tidak ada materi pembelajaran informatika, maka pada tahun 2017 dimasukan materi informatika tersebut, kemudian Pendidikan Penguatan Karakter (PPK) juga masuk, jadi ini yang saya maksud dengan tambal sulam”, jelas Sururi lagi.

Terakhir, Sururi menekankan bahwa evaluasi kurikulum harus selalu dilakukan dan diperbaiki.

“Setiap pelajaran harusnya adalah pendidikan karakter, oleh karena itu setiap kali pelatihan maka yang dimunculkan adalah  bagaimana agar  setiap pelajaran, muatan karakternya dikeluarkan, jangan hanya sekedar pengetahuan saja. Oleh karena itu, bagian birokrasinya juga harus diberi wawasan supaya tidak terjadi salah paham manakala ada sekolah yang tampilan kurikulumnya berbeda. Jangan juga dicap sebagai sekolah yang tidak nasionalis, padahal disana mengajarkan tentang kebangsaan dan  lain sebagainya,” pungkas Sururi di akhir pembahasannya.

***


Saksikan video lengkap pemaparan Sururi Aziz tentang kurikulum 2013 di sini:



Dilihat 0 kali

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Wikipedia

Search results

Start typing and press Enter to search