BI sebut perang aset kripto jadi tantangan global, balikin regulatornya ke regulator keuangan

Perdagangan aset kripto yang berkembang sangat pesat tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian seluruh dunia.

Ilustrasi aset kripto /Pixabay

JAKARTA, SUARAUMAT.com - Perdagangan aset kripto yang berkembang sangat pesat tidak hanya menjadi tantangan bagi Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian seluruh dunia.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan jumlah investor aset kripto Indonesia di atas 6 juta. Mayoritas pemilik aset kripto adalah kaum milenial yang lebih melek teknologi.

Dalam sebuah diskusi G-20, Sabtu (19/2/2022) Juda Agung mengatakan, ia melihat perang kripto juga menjadi tantangan besar bagi pihaknya secara global. Lanjutnya para investor yang bergeraka di aset kripto harus diberikan pemahaman terkait literasi instrumen investasi.

Maraknya kepemilikan aset kripto di negara berkembang, Juda menilai perlunya mengembalikan regulasi aset kripto kepada regulator keuangan.

Di sisi lain, pengawasan terhadap aset kripto di Indonesia yang dikelola di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga dinilai kurang tepat.

Agung menegaskan, perlu mengembalikannya ke regulator keuangan karena dampak kripto (crypto) menimbulkan risiko tinggi terhadap stabilitas pasar keuangan global dan ekonomi, itu sebabnya menurutnya ini harus diatur oleh regulator keuangan.

Selain mengalihkan pengawasan ke regulator keuangan, Juda juga menyebutkan perlunya memperkuat perlindungan konsumen bagi investor kripto.

Selain itu, ia harus mencari langkah bersama untuk meminimalkan dampak aset kripto pada arus modal yang tidak stabil, terutama di pasar negara berkembang.

Lanjut Agung menegaskan, hal ini perlu dilakukan terutama di pasar negara berkembang atau emerging market dimana supply dan demand mata uang asing cukup penting dalam menjaga stabilitas mata uang di aset kripto.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan negara-negara G-20 sepakat untuk membentuk kerangka regulasi dan pengawasan aset kripto untuk memperkuat manajemen risiko dari perdagangan aset kripto yang semakin meluas.

Menurutnya, maraknya perkembangan aset kripto jika tidak dipantau dengan baik, justru akan menyebabkan dan menimbulkan risiko bagi pasar keuangan global dan perekonomian.

“Dalam hal manajemen risiko teknologi (kejahatan) dan digitalisasi, negara-negara G-20 menyepakati perlunya kerangka regulasi dan pengawasan untuk akses ke aset kripto,” katanya.

(Sum/kpn)

COMMENTS

BEST MONTH