Guru honorer harus memanfaatkan rekrutmen PPPK 2022 yang kembali dibuka pemerintah

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian. (Foto: Facebook @hetifahpage)

Jakarta, SUARAUMAT.com - Guru honorer harus memanfaatkan rekrutmen PPPK 2022. Pemerintah daerah harus memaksimalkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022 untuk mengisi kekosongan guru di daerah.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk memaksimalkan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru pada 2022.

Menurut kader Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (9/2). Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan sangat cermat dan sungguh-sungguh menganalisis kebutuhan guru di daerahnya. Peluang ini harus dimaksimalkan dengan baik agar lowongan guru di daerah segera terisi. 

Dijelaskannya, pada tahun 2022 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan membuka kembali 758.000 program pelatihan guru untuk mengatasi masalah kesejahteraan guru honorer.

Hal itu, menurut dia, berdasarkan rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR dan perhitungan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komisi X DPR, lanjut anggota DPR untuk daerah pemilihan Kaltim ini, meminta Kementerian Pendidikan dan Teknologi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen PPPK tahun 2021, memperbaiki, dan mempersiapkan diri secara matang untuk rekrutmen 2022.

“Seperti kebutuhan formasi guru di daerah agar segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan tidak ditunda pengirimannya. Pengangkatan guru PPPK pada tahun 2021 diharapkan segera diproses agar para guru tersebut dapat segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar. ," jelasnya lagi.

Komisi X DPR, jelasnya lagi, menegaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan bisa mengantisipasi migrasi guru swasta karena mengikuti seleksi PPPK pada 2022.

Langkah ini, menurut dia, penting karena terjadi keresahan dan kebingungan di sekolah swasta akibat banyaknya guru yang hilang karena diterima dalam seleksi PPPK.

Ilustrasi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021. ANTARAFOTO/Irfan Anshori

Menyikapi hal tersebut, Kemendikbud bersama Kemendagri, Kemenkeu, Kemenpan RB, dan BKN terus berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mendorong percepatan pengajuan calon guru PPPK yang telah lolos seleksi dan penyempurnaan formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah,” lanjutnya.

Hetifah menjelaskan, terkait gaji guru PPPK, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memperhitungkan alokasi dana alokasi umum (DAU) untuk masing-masing daerah.

Menurut dia, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan, SE DJPK S-98/PK/2021 dan SE DJPK S-170/PK/2021, alokasi tersebut tidak dapat digunakan selain untuk membayar gaji guru P3K. .

Ia mengajak guru honorer di daerah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan mendaftar PPPK. Sebab, banyak keuntungan yang akan diperoleh seperti jaminan ekonomi, karir guru jangka panjang, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi.

Pewarta: Konradus Pfedhu II Editor: Mihardo Saputro

COMMENTS

BEST MONTH