Polemik tentang JHT Ketum Demokrat AHY prihatin, dan perintahkan Fraksi Demokrat di DPR tolak aturan baru JHT

Demokrat menolak Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono prihatin polemik soal JHT, dan perintahkan Fraksi Demokrat di DPR tolak aturan baru JHT. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
JAKARTA, SUARAUMAT.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginstruksikan Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk menolak Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Salah satu poin aturan yang mendapat kritikan adalah pencairan JHT yang harus berusia 56 tahun.

"Saya menginstruksikan Fraksi Demokrat untuk menolak dan mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut," kata AHY, usai ditemui buruh di sebuah pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (20/2).

Putra sulung Presiden ke-5 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku prihatin. Ia juga mengatakan bahwa peraturan JHT yang baru merupakan ketidakadilan bagi para pekerja.

AHY mengatakan dirinya mencoba merasakan bagaimana saudara pekerja di Indonesia diperlakukan tidak adil. Ia setuju apa yang terjadi dengan JHT, itu tidak adil dan tidak logis.

Menurut AHY Permenaker nomor 2 Tahun 2022 itu telah menghambat pekerja yang ingin mengambil haknya. Seharusnya pemerintah harus melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan.

"Pekerja harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait hajat hidup mereka. Ini nasib pekerja," katanya.

Menurut eks TNI itu, pengaduan tentang aturan JHT yang baru tidak hanya didengarnya di Jawa Timur, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Pekerja juga sama, mereka berharap aspirasi mereka didengar dan diperjuangkan.

"Kemarin saya baru pulang dari Makassar dan saya juga mendapat curhat yang sama. Mereka marah, kecewa dan minta pertolongan. Ini yang harus diperjuangkan," kata suami Annisa Pohan itu.

Diberitakan buruh di Jatim menggelar aksi unjuk rasa dengan menyerbu Gedung DPRD Provinsi Jatim, Rabu (16/2).

Ketua DPW FSPMI Jazuli dalam aksinya mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada Pemerintah Pusat untuk membatalkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua ( JHT) yang mensyaratkan usia 56 tahun.

Dana JHT, lanjutnya, juga bukan pemberian pemerintah, melainkan iuran bersama antara pekerja dan pengusaha. Pekerja membayar 2 persen dan pengusaha 3,7 persen, sehingga totalnya menjadi 5,7 persen.

JHT, kata Jazuli, merupakan tabungan bagi pekerja untuk mempersiapkan masa pensiun. Terutama sebagai dana untuk menopang kehidupan, ketika tidak lagi menerima penghasilan tetap dari perusahaan.

“Jadi tidak tepat jika pemerintah ikut mengatur bahkan mempersulit pencairan JHT pekerja,” ujarnya.

(mhs/kp)

COMMENTS

BEST MONTH