Tak Bisa Nikahi Wanita Pujaan Hatinya, Ramos Petage Gugat UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi

Dalam Undang-undang Perkawinan diatur syarat sahnya suatu perkawinan yang tidak memberikan ketentuan apa pun jika perkawinan tersebut dilakukan oleh

Ilustrasi perkawinan /pixabay

Jakarta, SUARAUMAT.com - Warga Mapia Tengah, Dogiyai, Papua, Ramos Petage mengajukan judicial review UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ramos Petage beralasan bahwa UU Perkawinan melarang dia yang beragama Katolik menikah dengan wanita Muslim.

Melansir website MK, Senin (7/2/2022), bunyi permohonan Ramos Petage; Pemohon adalah warga negara perseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan karena kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda.

Dalam Undang-undang Perkawinan diatur syarat sahnya suatu perkawinan yang tidak memberikan ketentuan apa pun jika perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka yang berbeda keyakinan dan agama. 

Bunyi Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan atas kehendak bebas kedua mempelai dan dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

“Ketidakpastian ini sebenarnya telah melanggar hak konstitusional pemohon sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinannya karena diintervensi oleh kelompok-kelompok yang diakomodasi oleh negara,” kata Ramos Petage.

Di Mahkamah Konstitusi, gugatan Ramos Petage pernah diputus dan hasilnya ditolak dalam putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Namun, Ramos Petage memandang permintaannya itu berbeda dan tidak atau bukan nebis in idem.

“Karena tentunya ada perbedaan dari segi konstitusionalitas yang menjadi alasan pengajuan permohonan,” kata Ramos Petage.

Menurut Ramos Petage, Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Sebab, kata Ramos Petage, negara tidak ikut campur dalam urusan peribadatan atau kepercayaan di Indonesia tetapi menjamin kelangsungan peribadatan tersebut dapat dilaksanakan dan terpenuhi.

Perkawinan yang dilakukan dalam agama yang berbeda tetap didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan melalui ketentuan agama dan kepercayaan yang dipegang oleh masing-masing calon pasangan sebagai hak asasi manusia yang bersifat adikodrati dan merupakan hak pribadi antara individu dengan Tuhan Yang Maha Esa," jelas Ramos Petage.

Selain itu, Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan juga dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan sebagai berikut:

Pasa 10 Ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersagkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang murni tanpa adanya paksaan, penipuan, atau tekanan apa pun dari siapa pun terhadap calon suami dan atau calon istri.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU HAM jelas disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas (tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan dari pihak manapun) dari calon pasangan, oleh karena itu sesungguhnya perkawinan (berbeda agama) adalah bagian dari hak kodrati yang melekat pada diri seseorang yang tidak dapat dipaksakan oleh negara melalui perangkat hukum yang dibentuknya dan Pasal 2 ayat (1) dalam perkara a quo bahwa perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan harus dimaknai sebagai pilihan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan beda agama untuk menentukan secara bebas akan tunduk pada hukum dan keyakinan agama tertentu dalam menjalankan perkawinannya,” jelas Ramos Petage.

Permohonan peninjauan kembali (judicial review) tersebut telah didaftarkan secara online dan kini sedang diproses kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi. Ramos Petage memberi kuasa kepada Ni Komang Tari Padmawati, Hans Poliman, Alya Fakhira, Dixon Sanjaya, Asima Romian Angelina, Ramadhini Silfi Adisty, Sherly Angelina Chandra dan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.

“Menyatakan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tidak bisa dan tidak ada pengaturan tentang perkawinan beda agama, sehingga perlu ditambah peraturannya,” kata Ramos Petage.

Yaitu menjadi:

Pasal 2 ayat 1:

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat 2:

Perkawinan dengan berbeda agama dan kepercayaan dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pelaksanaan berdasarkan pada kehendak bebas oleh para mempelai dengan pengukuhan kembali di muka pengadilan.

Pasal 2 ayat 3:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(su/kp)

COMMENTS

BEST MONTH