BPJPH Jajaki Layanan Sertifikasi Halal Berbasis Artificial Intelligence dan Blockchain

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menjajaki penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan blockchain dalam

BPJPH Jajaki Layanan Sertifikasi Halal Berbasis Artificial Intelligence dan Blockchain
FGD membahas beberapa isu terkait penyelenggaraan layanan sertifikasi halal. /Foto: Suaraumat.com/Istimewa

JAKARTA, SUARAUMAT.com -
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menjajaki penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan blockchain dalam layanan sertifikasi halal. 

Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan upaya itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

"BPJPH fokus berupaya menghadirkan layanan halal sebaik mungkin melalui transformasi digital yang tentu berbasis data dan teknologi informasi. Untuk itu kami berikhtiar mengeksplorasi pemanfaatan teknologi blockchain dan Artificial Intelligence," ujar Muhammad Aqil Irham dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pengelolaan data layanan halal di Jakarta, Senin (25/4/2022).

Baca juga: Sekjen AMI Andi Caisar: Asosiasi Metaverse Indonesia hadir mengajak masyarakat Sambut Dunia Baru 

Hal tersebut menurut Muhammad bertujuan agar pihaknya dapat mengoptimalkan potensi-potensi teknologi tersebut guna meningkatkan layanan halal yang mendorong percepatan sertifikasi halal melalui program 10 juta produk bersertifikat halal.

Muhammad Irham menjelaskan, cakupan implementasi penyelenggaraan JPH sangat luas. Proses bisnisnya juga melibatkan multi-stakeholder, jumlah penerima layanan yang sangat besar, dan jangkauan global. Kondisi ini membutuhkan upaya strategis, kreatif dan inovatif, serta sikap terbuka untuk bersinergi dan berdiskusi dengan berbagai pihak.

"Untuk itu, dalam FGD ini kami hadirkan para ahlinya untuk berdiskusi dengan para pegawai. Kita libatkan juga mahasiswa program magang di BPJPH," jelasnya.

Muhammad menjelaskan dalam mentransformasikan layanan, pihaknya perlu loncatan strategis. Bukan lagi secara manual atau semi otomatis, namun digitalisasi yang memanfaatkan teknologi maju seperti AI, blockchain, big data, dan sebagainya.

Senada juga disampaikan peneliti dari Halal Center IPB dan BRAIN (Blockchain, Robotic, Artificial Intelligence Networks) Yandra Arkeman. Menurutnya, transformasi digital dengan teknologi canggih sangat tepat untuk dikembangkan BPJPH.

Baca juga: ASOSIASI METAVERSE INDONESIA kolaborasi orang-orang spesial value untuk kemajuan negeri

"Transformasi digital untuk BPJPH perlu dikembangkan. Transformasi digital juga menjadi keyword penekanan forum G20," kata Yandra.

Penggunaan AI dan blockchain, lanjut Yandra, dapat dikembangkan untuk mendukung layanan BPJPH. Target sertifikasi 10 juta produk halal pada 2022 tentu membutuhkan data UMK yang valid dan memadai.

"Solusinya adalah melakukan sertifikasi halal produk secara masif dan cepat. Ini akan lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi digital yang maju seperti AI dan blockchain, agar tidak terjadi bottleneck (kendala)," imbuh peneliti yang sering melakukan riset di bidang AI, robotik dan network itu.

FGD tersebut membahas beberapa isu terkait pelaksanaan layanan sertifikasi halal. Diantaranya kebijakan pengelolaan data layanan halal, mekanisme verifikasi dan validasi data pelaku usaha, penggunaan Big Data untuk pengambilan keputusan strategis, dan standardisasi audit sertifikasi berbasis Artificial Technology dan Blockchain Based System.

Baca juga: Kemenkop dan UKM dorong digitalisasi Usaha Mikro di Kuningan Jawa Barat agar naik Kelas

Selain Yandra Arkeman, hadir sebagai narasumber, dosen Universitas Paramadina Mahmud Syaltout. Turut hadir Koordinator Perencanaan dan Sistem Informasi, Chuzaemi Abidin, serta Sub Koordinator Data, Sistem Informasi & Humas, dan Perencanaan BPJPH.

Hasil FGD tersebut akan ditindaklanjuti dengan upaya strategis terkait pengelolaan dan pengembangan database pelayanan halal BPJPH.

(Red/Sum/Kn)

COMMENTS

BEST MONTH