Demo 11 April 2022 Bakal Dibubarkan Polisi Jika Tidak Ada Izin, Adi Supriadi: Hanya Memberitahu, Tidak Ada Keharusan Izin!

Terkait rencana demo tersebut, polisi mengklaim belum menerima informasi dari massa aksi. Polisi menyampaikan pemberitahuan terkait aksi seharusnya

Demo 11 April 2022 Bakal Dibubarkan Polisi Jika Tidak Ada Izin, Adi Supriadi: Hanya Memberitahu, Tidak Ada Keharusan Izin!
Aksi mahasiswa menentang kebijakan pemerintah. /Foto: Liputan6

SUARAUMAT.com - Seruan demo 11 April 2022 kian menggema. Bahkan berbagai flyer yang mengajak aksi unjuk rasa tersebut saat ini menjadi viral di media sosial. Dalam aksi demo yang akan berlangsung pada Senin, 11 April 2022 itu, para mahasiswa akan menyampaikan sejumlah tuntutan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) menargetkan adanya 1.000 massa aksi yang berasal dari 18 kampus seluruh Indonesia.

Terkait rencana demo tersebut, polisi mengklaim belum menerima informasi dari massa aksi. Polisi menyampaikan pemberitahuan terkait aksi seharusnya disampaikan pada H-3. Jika demo tetap digelar tanpa mengantongi perizinan, polisi akan melakukan tindakan tegas.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, pembubaran unjuk rasa itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 15 terkait Demonstrasi atau Unjuk Rasa.

"Tentunya, ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 15 terkait demonstrasi atau unjuk rasa yang tidak mendapatkan izin atau laporan kepolisian itu dapat dibubarkan," ujar Zulpan Kepada Media, 9 April 2022.

Lihat juga: Adi Supriadi ajak masyarakat ikut aksi mahasiswa 11 April 2022

Aktivis dan Jurnalis Media, Adi Supriadi MM, membantah apa yang dikatakan oleh pihak kepolisian terkait rencana demo 11 April 2022 nanti. 

Adi Supriadi mempertanyakan pihak kepolisian menggunakan dasar hukum yang mana bahwa demonstrasi harus mengantongi izin, apalagi sampai berniat membubarkan paksa aksi mahasiswa, buruh dan rakyat pada 11 April.

"Demonstrasi itu menyampaikan aspirasi dan itu konstitusional yang dilindungi UU Negara kita. Jadi nggak ada kewajiban izin, kalau memberitahukan memang harus ada tetapi ada izin atau tidak ada izin aksi demonstrasi tetap bisa dijalankan," kata pria mantan Sekretaris LBH Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PTKI) Ketapang Periode 2001-2004 ini menegaskan.

Hal yang terlarang adalah membuat anarkisme dalam aksi-aksi Pandalisme atau merusak fasilitas publik, itu adalah tindakan Kriminal. Semoga Aksi Mahasiswa nanti bisa membuat banyak perubahan kebijakan yang dibuat Pemerintah selama ini. (*)

(Red/AS/Sum)

COMMENTS

BEST MONTH