Pernyataan keras Adi Supriadi soal perpanjang Jabatan Jokowi, Luhut: karena suara arus bawah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta wacana memperpanjang jabatan Presiden Joko Widodo

Pernyataan keras Adi Supriadi soal perpanjang Jabatan Jokowi, Luhut: karena suara arus bawah
Kolase Foto: /Suaraumat.com/Kun

SUARAUMAT.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta wacana memperpanjang jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu diributkan lagi. Karena dukungan itu munculnya dari suara masyarakat di tingkat bawah. 

"Ya itu kan aspirasi dari bawah, ya kita jangan jadi ribut-ribut ya, enggak apa-apa," kata Menko Luhut Binsar Pandjaitan di Lebak, Banten, Kamis, 31 Maret 2022.

Menurut Luhut, suara masyarakat bawah pasti didengar oleh DPR maupun MPR. Nantinya, kedua lembaga legislatif itu yang akan menggodoknya, apakah memperpanjang masa jabatan Presiden dimungkinkan atau tidak.

"Yang penting disalurkan dengan benar, ada DPR MPR. Kalau DPR, MPR-nya enggak setuju, ya selesai juga," tegasnya.

Sementara itu, Aktivis dan Pemerhati masalah sosial politik di Indonesia, Adi Supriadi mempertanyakan suara bawah yang dimaksud Luhut itu suara bawah yang mana? apa suara bawah yang sudah dikondisikan?

Pertemuan Kepala Desa salah satunya

"Diantara Kepala Desa yang hadir ada yang bahkan tidak tahu, pertemuan itu bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Jokowi agar diperpanjang masa jabatannya hingga 3 Periode. Itu artinya pertemuan tersebut adalah untuk membangun opini bahwa perpanjangan masa jabatan Jokowi adalah suara dari bawah, tetapi itu dikondisikan, dibuat seperti itu," tutur Adi Supriadi melalui keterangan tertulis kepada Suaraumat.com. 

Pria yang akrab disapa Coach Addie itu juga mengkritisi kepemimpinan Jokowi yang tidak sesuai dengan janji-janjinya selama mencalonkan diri sebagai Presiden, sejak dari periode pertama hingga kedua.

Terkait insfrastruktur yang diagung-agungkan itu adalah grand design pembangunan Indonesia yang memang sudah ada sejak zaman Soeharto, bahkan grand design pembangunan Indonesia, di daerah ini dan itu akan dibangun apa pun sudah ada bahkan hingga 2060 sekalipun. Setiap Presiden tinggal melaksanakan sesuai masa pembangunan insfrastruktur tersebut. 

"Perpanjangan masa jabatan Presiden adalah melanggar konstitusi. Jika Luhut meminta disalurkan kepada DPR dan MPR agar dua lembaga tersebut menggodoknya sudah jelas itu adalah sebuah sentilan agar DPR dan MPR mengamandemen Konstitusi terkait masa jabatan Presiden," jelasnya. 

Dan itu artinya, jika DPR-MPR mengamandemen Konstitusi tersebut, besar kemungkinan Jokowi akan lanjut ke periode ke-3 atau tidak disebut Periode Ke-3 tapi masa jabatan periode ke-2 diperpanjang masa jabatannya hingga 7 atau 8 tahun. 

"Hal ini memungkinkan, perubahan Konstitusi berkaitan dengan masa jabatan Presiden dalam 1 periode yang awalnya 5 tahun bisa berubah menjadi 7 atau 8 tahun di Pemilu berikutnya, karena dianggap pernah terjadi," pungkas Adi Supriadi. (*)

Editor: Kun

COMMENTS

BEST MONTH