Kali ke-11, Ganjar Terima Opini WTP dari BPK: Kita Tak Boleh Asoy-Asoy Saja

Untuk kali ke-11, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan..

Kali ke-11, Ganjar Terima Opini WTP dari BPK Kita Tak Boleh Asoy-Asoy Saja
Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah (kanan) mendapatkan WTP dari BPK. [Foto: Suaraumat.com/Istimewa]

SEMARANG, SUARAUMAT.com –
Untuk kali ke-11, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun punya pesan tersendiri atas capaian opini WTP yang kesekian kalinya itu.

Opini WTP ke 11 itu disampaikan langsung oleh Kepala BPK perwakilan Jateng Ayub Amali dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di rapat paripurna bersama DPRD Jateng, Rabu (25/5).

Ayub menjelaskan, pemeriksaan dilakukan pada dua jenis. Yakni laporan keuangan dan kinerja. Dari pemeriksaan itu, BPK menilai efektivitas aplikasi samsat online dan kepenatausahaan aset. Kemudian, pada 2021 SiLPA Rp 1,43 triliun ada kenaikan 66 persen dibanding SiLPA 2020.

“Dari sejumlah pemeriksaan itu, BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan 2021,” kata Ayub.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan, capaian tersebut tak lepas dari peran seluruh stakeholder di Jawa Tengah, termasuk DPRD. Ganjar menegaskan, penghargaan tersebut tidak membuatnya merasa puas.

“Bukan berarti kita asyik-asyik saja, asoy-asoy saja tidak. Ada beberapa catatan tadi yang diberikan pada kita bagaimana pengelolaan aset kita,” papar Ganjar.

Pengelolaan aset yang dimaksud antara lain terkait infrastruktur. Ganjar mengatakan, catatan yang diterimanya berkaitan dengan pensertifikatan. Sehingga pihaknya akan menggandeng BPN untuk memperbaiki kinerja.

“Improvement-nya adalah memperbaiki sistem, semua harus berbasis data. Maka datanya mesti clear and clean dulu, baru kemudian treatment yang ada,” ujarnya.

Dengan evaluasi tersebut, harapannya anggaran yang belum maksimal dapat dialokasikan untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan. Catatan dari BPK menjadi koreksi untuk Pemprov Jateng.

“Bantuan dari kawan DPRD menurut saya penting untuk pemerintah karena kontrol tahap pertahap, waktu per waktu setiap kali mereka reses, mungkin menjadi catatan agar kita tidak offside,” tandas Ganjar.

[Sum/kn]

COMMENTS

BEST MONTH