LBH Posbakumadin Pelaihari: Penyuluhan Hukum Kepada PPL Demi Kesuksesan Pembangunan Pertanian Dalam Perspektif Hukum

LBH Posbakumadin Pelaihari: Penyuluhan Hukum Kepada PPL Demi Kesuksesan Pembangunan Pertanian Dalam Perspektif Hukum

LBH Posbakumadin Pelaihari Penyuluhan Hukum Kepada PPL Demi Kesuksesan Pembangunan Pertanian Dalam Perspektif Hukum
LBH Posbakumadin Pelaihari Beri Penyuluhan Hukum Kepada PPL Demi Kesuksesan Pembangunan Pertanian Dalam Perspektif Hukum. [Foto: Suaraumat.com/Istimewa]  

Penulis: Konrad

Kalsel-Tanahlaut, SUARAUMAT.com - 30 Mei 2022! Sebanyak 25 pegawai Penyulu Pertanian (PPL) mengikuti penyuluhan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanahlaut, bertempat di Aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP Pabahanan).

Adapun yang hadir dalam acara tersebut diantaranya Kepala BPP Pabahanan H. Saidilah, S.P., dan para pemateri dari Pos Bantuan Hukum Pelaihari Adv. H. Abdul Muin A. Karim, S.P, S.H., yang juga Ketua Posbakumadin Tanahlaut, Adv. Suseno, S.E, S.H., salah satu Pengacara di Kota Pelaihari.

Materi yang di sampaikan kali ini sesuai dengan profesi dan tugas peserta yakni "Pembangunan Pertanian dalam Perspektif Hukum". 

Menurut Suseno, sebagai penyuluh adalah orang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat (petani dan peternak) yang tak luput dari persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Suseno pelatihan atau edukasi tentang hukum dan perundang-perundangan harus jadi hal yang utama, dilakukan secara kontinyuitas sehingga tercipta sumber daya manusia PPL yang melek hukum. 

"Biasanya berkaitan dengan pertanahan dan garapan pertanian, dan diharapkan setelah mengikuti penyuluhan hukum ini para Penyuluh Pertanian semakin tenang dan paham dalam menjalankan tugas-tugasnya tanpa di bayang-bayangi kekhawatiran salah dalam mengambil kebijakan," ungkap Suseno salah satu pemateri dalam kegiatan tersebut.

LBH Posbakumadin Pelaihari Penyuluhan Hukum Kepada PPL Demi Kesuksesan Pembangunan Pertanian Dalam Perspektif Hukum
Advokat Suseno, saat menyampaikan materi dalam giat penyuluhan hukum kepada PPL. [Foto: Suaraumat.com/Istimewa]

Abdul Muin Ketua Posbakumadin Tanahlaut saat memaparkan materi penyuluhan mengatakan, "Dengan semakin memahami tafsir undang-undang pertanian, pertanahan dan perkebunan yang berkaitan dengan tugas penyuluh di lapangan diharapkan penyuluh semakin semangat dan tidak was-was atau ragu dalam menjalankan kebijakan pemerintah." 

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) adalah lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang kedudukan dan kepentingannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Seluruh proses bantuan hukum ini dilakukan secara probono atau gratis bagi kalangan tak mampu sesuai syarat dan ketentuan berlaku.

Editor: Kun

COMMENTS

BEST MONTH