PDIP Jateng Halalbihalal Tanpa Ganjar Pranowo, Benarkah Dikucilkan? Ini Kata Pengamat!

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah dikucilkan PDIP

Penulis: Konradus Pfedhu

PDIP Jateng Halalbihalal Tanpa Ganjar Pranowo Benarkah Dikucilkan Ini Kata Pengamat
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi aparat keamanan yang sedang bertugas memantau arus balik Lebaran 2022. [Tangkapan Layar Berita Ganjar Pranowo]

SEMARANG, SUARAUMAT.com -
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah dikucilkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jawa Tengah. 

Hal ini terlihat dari absennya Ganjar Pranowo di acara halalbihalal PDIP. Acara yang digelar di Semarang ini mengundang seluruh bupati dan wali kota kader PDIP se-Jawa Tengah, Sabtu 7 Mei 2022 lalu.

Jamil berpendapat bahwa ketidakhadiran Ganjar Pranowo dari acara tersebut memperkuat spekulasi bahwa hubungannya dengan PDIP telah mencapai titik terendah.

"Alasan ketidakhadiran Ganjar adalah untuk memantau arus balik yang sangat tidak logis. Sebab, sehari sebelumnya Ganjar masih sempat bersilaturahmi dengan PP Muhammadiyah di Yogyakarta," kata Jamil seperti dikutip Sindonews, Senin 9 Mei 2022.

Jamil menilai, kehadiran seluruh kepala daerah di Jateng juga memperkuat spekulasi tentang renggangnya hubungan Ganjar dan PDIP. Bisa jadi, lanjutnya, Ganjar tidak diundang ke acara tersebut dan kemungkinannya sangat besar. Pasalnya, hubungan Ganjar dengan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul tidak baik.

"Bambang Pacul sepertinya tidak lagi menganggap Ganjar sebagai kader PDIP," katanya.

Mantan Dekan Fikom IISIP itu mengungkapkan, dugaan tersebut semakin jelas saat Puan Maharani meresmikan pompa air bersih di Wonogiri tanpa kehadiran Ganjar.

Padahal, Wonogiri masih wilayah kekuasaan Ganjar. Karena itu, Jamil memandang Ganjar Pranowo terlihat memang telah dikucilkan dari PDIP.

Hal itu terjadi karena Ganjar dinilai tidak peka terhadap keinginan DPP agar Puan menjadi calon kuat dari PDIP pada Pilpres 2024. Ganjar dianggap pemberontak karena mengerahkan relawannya dalam pemilihan presiden 2024. Sikap dan tindakan Ganjar dilihat oleh DPP PDIP sebagai kader yang tidak setia.

"Karena itu, Bambang Pacul sebagai Ketua DPD PDIP Jateng wajar memberi sanksi kepada Ganjar dengan cara mengucilkannya. Sebab, Bambang Pacul itu loyalis Puan dan akan mengamankan Puan untuk menjadi capres PDIP pada Pilpres 2024," pungkas Ritonga.

[red/sum/kn]

COMMENTS

BEST MONTH