Khilafatul Muslimin Jualan Ideologi Khilafah Tumbuh di Indonesia, Kinerja BNPT dan BPIP Dipertanyakan

Ketua Setara Institute, Hendardi mengkritik kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang hanya bekerja pada kegiatan seremoni dan agitasi.

Khilafatul Muslimin Jualan Ideologi Khilafah Tumbuh di Indonesia, Kinerja BNPT dan BPIP Dipertanyakan
Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja melambaikan tangan saat tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (7/6/2022). (Foto: Suaraumat.com/Adok Shoot)

SUARAUMAT.com -
Ketua Setara Institute, Hendardi mengkritik kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang hanya bekerja pada kegiatan seremoni dan agitasi. 

Hal itu ia sampaikan usai adanya penangkapan para petinggi Khilafatul Muslimin yang dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya belakangan ini. 

Hendardi menilai perlu diadakan penanganan intoleransi dan radikalisme secara menyeluruh dari hulu untuk menghindari persoalan terorisme di Indonesia. Hal ini berkaca dari proses hukum terhadap organisasi masyarakat (ormas) Khilafatul Muslimin.

Pasalnya, Khilafatul Muslimin mempromosikan ideologi yang bertentangan dengan pancasila. 

"Jika kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya berkutat pada seremoni dan agitasi, maka sulit bagi masyarakat untuk menerima Pancasila sebagai ideologi terbuka yang bisa menjadi spirit mencapai tujuan bernegara, khususnya membangun kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi setiap bangsa," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/6/2022). 

Selain BPIP, Hendardi juga meminta kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tak kehilangan fokusnya dan terjebak pada rutinitas kegiatan deradikalisasi semata.

"Jika kinerja BNPT semakin kehilangan fokus, maka kerja deradikalisasi hanya menjadi rutinitas ritual BNPT yang tidak menyentuh aspek hulu dari terorisme," ujarnya.

Pencegahan di hulu, yakni menangani intoleransi adalah salah satu cara menangani persoalan terorisme. 

Lebih lanjut, ia juga menilai kelompok Khilafatul Muslimin lebih tepat ditangani dengan menggunakan delik pidana jika dibandingkan dengan UU terorisme. 

Hal ini dikarenakan Khilafatul Muslimin belum dapat dinyatakan melakukan tindak pidana terorisme. 

"Karena kelompok KM ini sesungguhnya tidak atau belum melakukan tindak pidana terorisme kecuali mempromosikan ideologi yang berbeda," pungkasnya.

Editor: Konrad

COMMENTS

BEST MONTH