Aliansi Aksi Sejuta Buruh Gelar Demonstrasi Akbar: Cabut UU No 11 Tahun 2020/UU Omnibus Law Cipta Kerja

Aksi unjuk rasa akbar yang lakukan serentak di seluruh Indonesia pada Rabu, 10 Agustus 2022 di Jakarta dan di berbagai ibu kota provinsi, kabupaten/

Aliansi Aksi Sejuta Buruh Gelar Demonstrasi Akbar: Cabut UU No 11 Tahun 2020/UU Omnibus Law Cipta Kerja
Sunardi Ariga salah satu pengurus Serikat Pekerja Pariwisata Hotel Grand Cempaka, menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, sebab sangat tidak menguntungkan pekerja. [Foto: Suaraumat.com/Ristant]

Penulis:
Agung Puguh Ristanto

JAKARTA, SUARAUMAT.com - Bagaimana jika hari-hari terbaik yang Anda tunggu telah tiba? Pengawasan dirancang untuk meyakinkan masyarakat bahwa sesuatu yang penting harus dikatakan dan harus diawasi. 

Jauh sebelum itu pengawasan dilakukan sebelum politisi ini mendapatkan posisi kunci di pestanya. Sementara mereka telah terjebak dan merekam semua pesan dan panggilan untuk waktu yang berlarut larut. 

Sistem telah menciptkan sebuah komite untuk klarifikasi, politisi bersikeras membawa ketempat yang terang, pemerintah mungkin kehilangan poin tetapi politisi baru akan menemukan kunci panggungnya kembali, dimanakah oposisi kini?

Aksi unjuk rasa akbar yang lakukan serentak di seluruh Indonesia pada Rabu, 10 Agustus 2022 di Jakarta dan di berbagai ibu kota provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat berpusat di DPR RI, di luar ketiga wilayah tersebut, untuk DPD KSPSI terpusat di DPRD Provinsi, untuk DPC KSPSI terpusat di DPRD Kabupaten/Kota.

Aliansi yang diikuti lebih dari 40 organisasi buruh mulai dari Konfederasi, Federasi, Serikat Kerja Tingkat Perusahaan, OJOL (Ojek Online), TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat), dan masih banyak lainnya. 

Melansir surat undangan yang beredar, bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak awal pembentukannya dan hal ini tergambar dengan jelas dari reaksi penolakan yang timbul dari berbagai komponen masyararkat. 

Karena dapat dikatakan Pemerintah dan DPR telah melakukakn penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), tanda-tanda bahwa pemerintah dan DPR akan tetap melanjutkan cara-cara akrobatik terlhat dalam proses revisi UU PPP yang prosesnya sangat cepat.

Salah satu pelanggaran yang tidak memungkinkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dapat disahkan secara cepat adalah putusan MK yang menyatakan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut melanggar asas yang tercantum dalam UU PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Pelanggaran asas tersebut adalah tidak secara memadai dilibatkannya berbagai pemangku kepentingan termasuk SP/SB sebagai representasi pekerja/buruh dalam proses pembentukannya.

Secara gamblang UU Omnibus Law Cipta Kerja melanggar pasal 5 huruf (g) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mengabaikan asas keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahaan, atau penetapan. Sehingga sebagai pihak terdampak langsung dalam hal ini buruh/pekerja tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan penyusunan draf/naskah maupun saat pembahasaan di DPR.

Menurut salah satu pengurus Serikat Pekerja Pariwisata Hotel Grand Cempaka, Sunardi Ariga (botak) CDP (chef de partie),  “seluruh serikat pekerja pariwisata dan serikat buruh se-Indonesia menolak kebijakan pemerintah untuk menetapkan UU Omnibus Law Cipta Kerja, sebab sangat tidak menguntungkan pekerja,” tegasnya.

Tambah Sunardi aksi ini digelar dengan harapan agar pemerintah dan pengusaha lebih menjamin kesejahteraan pekerja/buruh. 

Sarah Azzahra Pejuang Aspirasi Rakyat Tangerang Raya
Sarah Azzahra Pejuang Rakyat Tangerang Raya. (Dok. Pribadi)

Sedangkan menurut Tokoh Muda Tangerang Raya, Kabid Ekonomi Kreatif DPW Banten Partai Gelora, Sarah Azzahra, S.sos, MBA “Indonesia adalah bangsa yang besar, namun masih tertidur. Bangunkan ia, nyalakan mesinnya, kita maju dan bangkit bersama! 

Lebih lanjut Caleg DPRI RI Dapil Tangerang Raya itu mengungkapkan, "bensin perjuangan ini adalah kolaborasi, dengan peta di tangan berjudul ‘Besarkan Rakyat, Besarkan Bangsa’.

Kita ini juru kemudinya; pemuda dan pemudi. Kita bukan pemain pengganti, bukan anak bawang yang duduk di pojok kursi. Kita adalah pejuang, pemain utama, pelaku sejarah, agen perubahan. Penentu apakah bangsa ini akan bangkit, atau semakin terpuruk dan hancur. Terkubur utang ribuan triliun yang selalu bertambah setiap tahun.”

Jika hari ini aliansi buruh gelar aksi akbar untuk menampilkan eksistensinya di depan umum, mereka tidak hanya untuk memberikan penjelasan kepada wakil rakyat tapi menyatakan melempar bola ke podium untuk memikul tanggung jawab politik, ini tentang keadalian dan masa depan rakyat bukan sebagai komoditi oligarki.***

Editor: Konradus Pedhu

COMMENTS

BEST MONTH