Transfer ke Daerah Akan Tembus Rp800 Triliun Tahun 2023, Menkeu: Ini Pertama Kali Sejak Pandemi

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) direncanakan sebesar Rp811,7 triliun.

Transfer ke Daerah Akan Tembus Rp800 Triliun Tahun 2023, Menkeu: Ini Pertama Kali Sejak Pandemi
Transfer ke Daerah Akan Tembus Rp800 Triliun Tahun 2023, Menkeu: Ini Pertama Kali Sejak Pandemi./Tangkapan layar

SUARAUMAT.com -
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023, anggaran Transfer ke Daerah (TKD) direncanakan sebesar Rp811,7 triliun. Angka ini meningkat dari tahun 2022 yaitu Rp799,1 triliun.

“Ini pertama kali semenjak terjadinya pandemi (Covid-19), TKD akan menembus angka Rp800 triliun lagi yaitu Rp811,7 triliun,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (16/08).

TKD Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan karena menjadi layanan yang didesentralisasikan.

Menkeu mengatakan, pengalokasian TKD ini dipengaruhi oleh adanya beberapa provinsi baru di Papua dan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) karena kenaikan harga komoditas.

“Kita punya beberapa provinsi baru di Papua dan juga kita berharap untuk DBH kita harus membayarkan karena harga komoditas yang tinggi tahun depan harus kita bayarkan ke daerah,” jelas Menkeu.

Di sisi lain, dalam paparannya Sri Mulyani juga mengatakan kebijakan umum TKD Tahun 2023 sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. 

Kedua, memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan. 

Ketiga, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat. 

Keempat, mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.*** (sum)

COMMENTS

BEST MONTH