Jelang Akhir Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemda DKI akan Ikuti Prosedur yang Berlaku

Merujuk pada Surat Edaran (SE) No. 131/2188/OTDA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Jelang Akhir Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemda DKI akan Ikuti Prosedur yang Berlaku
Jelang Akhir Jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pemda DKI akan Ikuti Prosedur yang Berlaku. /Tangkapan layar


SUARAUMAT.com - Merujuk pada Surat Edaran (SE) No. 131/2188/OTDA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Usul Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Masa Jabatan Berakhir Pada Tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti mekanisme dan prosedur maupun aturan yang telah ditetapkan.

Sesuai Surat Edaran dimaksud yang mengamanatkan pelaksanaan rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria kepada Presiden, dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna.

Pelaksanaan rapat paripurna dimaksudkan untuk penyampaian usulan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri guna mendapatkan penetapan pemberhentian.

“Kami akan melakukan proses usulan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai Surat Edaran Kemendagri. Jadi, kami akan ikuti prosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ungkap Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, pada Kamis (1/9).

Adapun usulan pemberhentian tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, sehingga Pemprov DKI Jakarta akan menghadiri rapat paripurna yang diselenggarakan DPRD DKI Jakarta yang diperkirakan diadakan pada 13 September mendatang.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan, penjadwalan rapat paripurna merupakan amanat yang diberikan Kemendagri.

Amanat itu diberikan kepada seluruh DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022.

"Kemudian, dalam edaran yang berisi amanat tersebut dituliskan bahwa kami diberikan waktu paling lambat rapat paripurna pengumuman pemberhentian itu dilaksanakan 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir," ujar Prasetyo. "Makanya kami tentukan sekarang," lanjut Prasetyo.***

(sum)

COMMENTS

BEST MONTH